BECKER.BIZ.ID - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa, S.ST, MM, bersama Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, S.Sos, MM, mengadakan kunjungan ke Pertamina Patra Niaga Sumbar untuk membahas kebijakan pembatasan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan yang berasal dari luar Sumbar. Kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar sekaligus menjaga kestabilan distribusi BBM subsidi untuk masyarakat lokal.
Iqra menjelaskan, “Saat ini sekitar 15-20% pengguna BBM subsidi di Sumbar berasal dari luar daerah. Hal ini tentu mengurangi kuota subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Sumbar. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan ini perlu diterapkan agar distribusi subsidi tepat sasaran.”
Syefdinon menambahkan bahwa Pemprov Sumbar siap mendukung kebijakan ini dengan melakukan sosialisasi besar-besaran pada bulan pertama setelah regulasi diterbitkan. Selain itu, Bapenda Sumbar juga berupaya mengintegrasikan sistem e-Samsat dengan pengawasan subsidi Pertamina.
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung kebijakan tersebut asalkan ada landasan hukum yang jelas. "Kami siap menjalankan kebijakan ini jika didukung dengan peraturan yang sah, baik itu dari pemerintah provinsi maupun regulasi lainnya,” ujarnya.
Menurut data dari Pertamina, penggunaan BBM subsidi di Sumbar menunjukkan tren peningkatan untuk Bio Solar, sementara penyaluran Pertalite mengalami penurunan setelah penggunaan QR Code diberlakukan. Narotama juga menekankan pentingnya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu.
Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak hanya distribusi BBM subsidi menjadi lebih efisien, tetapi juga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan PAD yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.(*)
