Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Kejari Lubuk Linggau Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dana DLH, Kerugian Negara Capai Rp1,5 Miliar

19 November 2026 | November 19, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T03:35:42Z

 

Kejari Lubuk Linggau Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dana DLH, Kerugian Negara Capai Rp1,5 Miliar


LUBUK LINGGAU, BECKER. BIZ. ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau melalui Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) resmi menahan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023 hingga 2024.

Penahanan terhadap ketiga tersangka dilakukan pada Selasa (17/11/2026) berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penyidikan. Ketiganya dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lubuk Linggau selama 20 hari, terhitung sejak 17 November hingga 6 Desember 2026.

Adapun ketiga tersangka masing-masing berinisial DNF, mantan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) periode Januari 2023 hingga Juli 2024. Selanjutnya HP, yang menjabat Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH periode Juli hingga Desember 2024, serta CAN selaku Manager SPBU 24.316.135 Lubuk Linggau.

Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Suwarno, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Armein Ramdhani, S.H., M.H., didampingi Kasi Pidsus Willy Pramudya Ronaldo, S.E., S.H., M.H., menyampaikan informasi penahanan tersebut kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

Dalam perkara ini, ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan anggaran DLH Kota Lubuk Linggau, khususnya pada kegiatan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas kendaraan persampahan serta pemeliharaan kendaraan persampahan.

Berdasarkan hasil penyidikan, selama Tahun Anggaran 2023 hingga 2024, Bidang Persampahan dan RTH DLH Kota Lubuk Linggau mengelola anggaran untuk kedua kegiatan tersebut dengan total mencapai Rp7.590.202.150.

Dari hasil penyidikan, tim menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran BBM dan pelumas kendaraan persampahan. Di antaranya penggunaan BBM untuk alat berat yang dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi, penerbitan kupon BBM berlebih yang disertai dugaan pemalsuan tanda tangan, serta pengalihan kupon kepada pihak lain.

Selain itu, dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan persampahan, penyidik juga menemukan dugaan penerimaan uang cashback dari biaya pemeliharaan kendaraan.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 05/LHA/L.6.1/H.IV.1/10/2026 tertanggal 9 Oktober 2026, dugaan tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.502.125.868 atau sekitar Rp1,5 miliar.

Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan dengan ketentuan pidana primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, untuk dakwaan subsidair, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Saat ini, ketiga tersangka masih menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penyidik Kejari Lubuk Linggau terus mendalami perkara tersebut guna melengkapi berkas penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga orang tersebut masih berstatus tersangka dan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Erwin)

×
Berita Terbaru Update