BECKER.BIZ.ID – Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengganggu program atau anggaran pendidikan. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi berbagai isu yang beredar di masyarakat mengenai kemungkinan pengurangan anggaran pendidikan.
Teddy menjelaskan bahwa program pendidikan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto tetap berjalan dengan lancar dan bahkan mengalami peningkatan.
"Saya ingin menjawab narasi yang keliru. Program MBG ini tidak mengurangi program atau anggaran pendidikan. Justru, di bawah pemerintahan Pak Prabowo, sejumlah program pendidikan tetap ada dan bahkan ada yang ditambah," ujar Teddy dalam pernyataan kepada wartawan pada Jumat (27/2).
Beberapa program pendidikan yang tetap berjalan, menurut Teddy, adalah Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, Pemerintah juga meluncurkan program Sekolah Rakyat yang telah menunjukkan hasil signifikan. Pada tahun lalu, pemerintah telah mendirikan 166 unit Sekolah Rakyat yang mampu menampung sekitar 16 ribu hingga 20 ribu siswa. Tahun ini, pemerintah menargetkan untuk membangun 100 sekolah tambahan untuk menjangkau lebih banyak anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah.
“Lewat Sekolah Rakyat, anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau bahkan tidak pernah sekolah akan disekolahkan di sana. Mereka akan diberikan penginapan, pendidikan, makanan bergizi, dan jaminan kesehatan,” jelas Teddy.
Tak hanya itu, pemerintahan Prabowo juga mengalokasikan dana besar untuk merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Pada tahun 2025, sekitar 16 ribu sekolah telah diperbaiki dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun. “Memang ada beberapa sekolah yang terbengkalai, namun itu adalah masalah yang sudah berlangsung lama. Sekolah adalah kewenangan daerah, namun di era pemerintahan Pak Prabowo, kami merenovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak dan tak tertanggulangi,” kata Teddy.
Teddy juga menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya terbatas pada perbaikan fisik sekolah, tetapi juga mencakup penyediaan TV digital. Pada 2025, sebanyak 280 ribu unit TV digital telah disediakan untuk 210 ribu sekolah di seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.
Sementara itu, terkait isu guru honorer, Teddy memastikan bahwa Program MBG tidak akan mengorbankan penghasilan tenaga pengajar. Masalah guru honorer, menurutnya, tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat telah memberikan insentif untuk mendukung kesejahteraan mereka. Pada tahun 2025, insentif untuk guru honorer meningkat dari sebelumnya yang tidak naik dalam beberapa tahun, menjadi Rp400 ribu.
Pemerintahan Prabowo juga menaikkan insentif untuk guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025. Selain itu, Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar tunjangan guru dibayar setiap bulan, yang sebelumnya dilakukan tiga bulan sekali oleh pemerintah daerah.
“Semua program berjalan, dan bahkan lebih banyak yang ditambah. Jadi, tidak ada program yang terhenti. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Indonesia,” tutup Teddy.(nda)
