 |
| Pemkot Lubuk Linggau Perkuat Integrasi Data melalui Rakor dan Deklarasi Komitmen Bersama di Sumsel |
LUBUKLINGGAU, BECKER.BIZ.ID – Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengikuti Rapat Koordinasi dan Deklarasi Komitmen Bersama Berbagi Pakai Data (Interoperabilitas) pada Portal Satu Data Sumatera Selatan yang digelar di Ballroom Hotel Harper Palembang, Selasa (27/10/2026).
Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat, diwakili Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, Erwin Armeidi, dalam kegiatan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan tersebut.
Kegiatan ini membahas penguatan interoperabilitas data melalui Portal Satu Data Sumatera Selatan. Upaya tersebut bertujuan mendorong pertukaran dan pemanfaatan data antarpemerintah daerah agar pengelolaan informasi pemerintahan semakin terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan sistem berbagi pakai data juga menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan tersedianya data yang terstandar dan saling terhubung, pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan informasi yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Lubuk Linggau turut diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan), Ervan Affansyah, serta Kepala Bappeda, Ira Dwi Ariyati. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pelaksanaan kegiatan tersebut sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Regulasi tersebut menekankan pentingnya pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk.
Melalui partisipasi dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Lubuk Linggau diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang terintegrasi, akurat, dan mendukung pembangunan daerah.(Erwin)
