 |
Wali Kota Lubuk Linggau Ajukan Dua Raperda, Fokus Optimalisasi PAD dan Penataan Infrastruktur Telekomunikasi
LUBUK LINGGAU, BECKER.BIZ.ID – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat, menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Senin (9/11/2026). Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD tersebut, turut disampaikan satu Raperda inisiatif DPRD.
Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Yulian Efendi. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan dua Raperda usulan pemerintah daerah, yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Wali Kota menjelaskan, perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan untuk menyesuaikan dinamika kebijakan nasional serta perkembangan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta menciptakan keadilan bagi wajib pajak.
Pemerintah Kota Lubuk Linggau, lanjutnya, tetap memperhatikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah dalam penerapan kebijakan pajak dan retribusi daerah.
Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi disusun sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses internet.
Wali Kota menilai, pembangunan infrastruktur telekomunikasi perlu ditata secara terencana dan terintegrasi. Pasalnya, pembangunan menara telekomunikasi, pemasangan tiang jaringan, hingga bentangan kabel fiber optik yang dilakukan secara terpisah berpotensi menimbulkan duplikasi infrastruktur, mengganggu tata ruang, mengurangi keindahan lingkungan, serta membahayakan keselamatan masyarakat.
Melalui regulasi tersebut, Pemkot Lubuk Linggau berharap pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Selain mendukung kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menjaga kenyamanan ruang publik.
Wali Kota berharap kedua Raperda usulan pemerintah daerah dapat dibahas bersama DPRD dengan mengedepankan sinergi dan harmonisasi. Ia juga mengharapkan adanya berbagai masukan konstruktif dari seluruh anggota dewan agar regulasi yang dihasilkan berkualitas, aplikatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Seluruh Raperda yang telah disampaikan diharapkan dapat memasuki tahapan pembahasan selanjutnya hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Lubuk Linggau, Hambali Lukman, menyampaikan satu Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Raperda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam mendukung pengembangan pesantren serta penyelenggaraan pendidikan pesantren di Kota Lubuk Linggau.
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Wali Kota Lubuk Linggau H. Rustam Effendi, Pj Sekretaris Daerah Erwin Armeidi, unsur Forkopimda, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, perwakilan BUMN, serta tamu undangan lainnya.(Erwin)
