BECKER.BIZ.ID - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., melakukan kunjungan kerja ke UPTD Samsat Lubuk Basung pada Sabtu (4/1). Dalam kesempatan ini, Muhidi mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi guna memaksimalkan potensi pajak daerah, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Sumbar sekitar Rp 1 triliun.
"Implementasi opsen pajak ini memberikan dampak signifikan bagi distribusi pendapatan pajak, dengan 60 persen yang langsung diterima oleh kabupaten/kota. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih erat antar tingkat pemerintahan harus terus ditingkatkan untuk mendukung pemenuhan PAD provinsi," kata Muhidi.
Muhidi juga menekankan pentingnya pendataan objek pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang lebih akurat dan lengkap.
"Semakin baik pendataan yang dilakukan, semakin besar potensi penerimaan pajak yang dapat diperoleh. Ini akan berdampak pada pembangunan daerah yang lebih baik," lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Sumbar juga membahas rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan yang baru mencapai 57 persen.
Untuk itu, dia berharap target kepatuhan 80 persen dapat tercapai dengan upaya bersama yang didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas.
"Saya berharap kita bisa merumuskan langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Ini sangat penting agar pendapatan pajak dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan daerah," ujar Muhidi.
Kepala Tata Usaha UPTD Samsat Lubuk Basung, Hendri Candra, menyambut baik kunjungan ini dan mengungkapkan bahwa pelayanan pajak di UPTD Lubuk Basung telah mencakup enam kecamatan, dengan tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi. Samsat Lubuk Basung juga memiliki program Samsat Keliling yang mempermudah masyarakat, khususnya di daerah terpencil, dalam membayar pajak kendaraan mereka.
"Samsat Keliling sangat membantu masyarakat yang sulit menjangkau kantor Samsat. Harapannya, apa yang disarankan oleh Ketua DPRD Sumbar dapat diterapkan dengan baik, sehingga pembangunan daerah bisa lebih merata dan maju," ungkap Hendri Candra. (*)
