BECKER.BIZ.ID — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI di Istana Gubernuran, Senin (20/4/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta dampaknya terhadap kondisi fiskal daerah.
Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, yang menegaskan pentingnya menyerap aspirasi pemerintah daerah guna menilai efektivitas kebijakan pusat. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah regulasi yang dirancang di tingkat nasional masih menghadapi kendala saat diterapkan di daerah, terutama terkait mekanisme dana bagi hasil berbasis kinerja dan perubahan pembagian pajak kendaraan bermotor.
Menurut Elviana, kondisi tersebut berpotensi menekan pendapatan pemerintah provinsi. Selain itu, isu pajak air permukaan serta kesenjangan fiskal antarwilayah juga menjadi perhatian dalam pembahasan.
Menanggapi hal itu, Mahyeldi menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dari pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap stabilitas pembangunan di daerah. Ia menyoroti perubahan sistem opsen pajak yang kini langsung diterima kabupaten/kota. Kebijakan ini dinilai memberi kepastian pendapatan bagi daerah, namun di sisi lain mengurangi peran provinsi dalam membantu wilayah dengan kapasitas fiskal rendah.
“Dahulu, provinsi masih memiliki ruang untuk melakukan pemerataan melalui skema pembagian tertentu. Sekarang, daerah dengan potensi terbatas cenderung tetap menerima dalam jumlah kecil,” jelas Mahyeldi.
Ia juga mengangkat persoalan perusahaan yang beroperasi di suatu daerah tetapi memiliki kantor pusat di wilayah lain. Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan pajak tidak sepenuhnya dinikmati oleh daerah tempat aktivitas ekonomi berlangsung.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar memaparkan berbagai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui digitalisasi layanan pajak lewat program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, termasuk pemanfaatan layanan Samsat digital dan penguatan integrasi data dengan berbagai instansi.
Dari sisi pengeluaran, Pemprov Sumbar berupaya menjaga efisiensi anggaran dengan mengendalikan belanja pegawai serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian.
Upaya menjaga keseimbangan fiskal antar daerah juga terus dilakukan melalui bantuan keuangan khusus dan pendampingan teknis bagi daerah dengan kemampuan fiskal terbatas.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi bahan perbaikan kebijakan fiskal agar lebih adil dan mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah.(*)
