BECKER.BIZ.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat komitmen dalam menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang masih marak di sejumlah wilayah. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, meminta seluruh kepala daerah segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan praktik tersebut.
Menurutnya, penanganan PETI tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama lintas sektor, terutama melalui koordinasi yang solid bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Mahyeldi menjelaskan bahwa persoalan tambang ilegal memiliki dimensi yang kompleks. Selain berkaitan dengan ekonomi masyarakat, aktivitas tersebut juga berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, keselamatan pekerja, hingga potensi gangguan stabilitas sosial.
“Penanganannya harus komprehensif. Kita tidak hanya bicara penindakan, tetapi juga solusi bagi masyarakat agar tetap memiliki sumber penghidupan yang aman dan legal,” ujarnya di Padang, Minggu (26/4/2026).
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, pemerintah provinsi tengah mempersiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Program ini dirancang untuk memberikan legalitas bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan, sekaligus memastikan kegiatan tersebut memenuhi standar keselamatan dan menjaga kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan, seluruh pelaku PETI diharapkan segera menghentikan aktivitasnya. Selain melanggar hukum, praktik tersebut dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat, serta dapat memicu konflik sosial.
“Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan hingga ancaman terhadap keamanan daerah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, Mahyeldi juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas namun tetap berkeadilan. Ia meminta aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk menuntaskan kasus-kasus PETI secara transparan, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak.
Pemerintah berharap, melalui penerapan skema IPR dan penguatan sinergi antar lembaga, penanganan tambang ilegal di Sumatera Barat dapat berjalan lebih efektif tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi masyarakat.(*)
