BECKER.BIZ.ID-Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menekankan bahwa besarnya subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), berpotensi memperbesar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menambah beban utang pemerintah. Oleh karena itu, menurut JK, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menyesuaikan harga BBM dan mengurangi subsidi di sektor energi.
“Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata JK saat wawancara di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
JK menuturkan, lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel membuat banyak negara melakukan penghematan agar terhindar dari potensi krisis energi dalam negeri.
Jika subsidi BBM tetap dipertahankan sementara harga minyak dunia melambung, JK memperingatkan utang pemerintah akan terus membesar, yang menurutnya berisiko tinggi dalam jangka panjang dan berdampak pada seluruh masyarakat.
Meski demikian, JK menyadari bahwa penyesuaian harga BBM bisa menimbulkan reaksi protes di masyarakat. Namun, menurutnya, hal ini merupakan soal komunikasi dan penjelasan yang transparan.
“Pengalaman saya selama 20 tahun menunjukkan, jika dijelaskan dengan baik, masyarakat akan memahami. Tahun 2005 maupun 2014, tidak ada demonstrasi karena pemerintah menjelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal yang terpaksa kita hadapi,” ujarnya.
JK juga menekankan bahwa kenaikan harga BBM dapat mendorong penghematan dalam aktivitas masyarakat. Ia mencontohkan, kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta belum tentu efektif menekan mobilitas sepenuhnya.
“Kalau tinggal di rumah tiga hari, orang bosan dan tetap keluar. Kalau harga BBM naik, kendaraan pribadi akan berkurang penggunaannya, masyarakat lebih memilih transportasi umum atau mengurangi aktivitas yang tidak penting. Itu lebih efektif,” jelasnya.
Menurut JK, meski awalnya mungkin menimbulkan ketidaknyamanan, kebijakan penyesuaian harga BBM yang dijalankan dengan komunikasi yang tepat justru dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan negara dan mendorong efisiensi energi di masyarakat.(*)
