BECKER.BIZ.ID — Masyarakat dikejutkan oleh lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku sejak 18 April 2026. Kenaikan ini terjadi tanpa pemberitahuan luas sebelumnya, sehingga memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk legislatif.
Sejumlah jenis BBM mengalami kenaikan signifikan. Pertamax Turbo kini dijual Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100. Kenaikan lebih tajam terjadi pada Dexlite yang melonjak dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Sementara Pertamina Dex juga naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Di sisi lain, harga Pertamax tetap bertahan di Rp12.300 per liter dan Pertamax Green 95 di angka Rp12.900 per liter.
Lonjakan harga yang cukup tinggi ini memicu kritik, terutama karena dinilai tidak disertai komunikasi yang memadai kepada publik. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, menilai kebijakan tersebut memberatkan masyarakat karena dilakukan secara tiba-tiba.
Ia menyebut, sebelumnya pemerintah sempat memberikan sinyal yang menenangkan terkait stabilitas harga BBM. Namun, realitas di lapangan justru berbanding terbalik dengan adanya kenaikan signifikan tanpa persiapan masyarakat.
“Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara narasi yang dibangun dengan kebijakan yang diambil,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Mufti juga menilai kebijakan tersebut sebagai kemunduran, mengingat pemerintah sebelumnya mampu menahan kenaikan harga BBM subsidi di tengah tekanan global. Ia menambahkan, skema penyesuaian harga pada BBM nonsubsidi sebenarnya telah lama menjadi kekhawatiran publik.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR lainnya, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan agar kenaikan harga BBM ini tidak berdampak pada lonjakan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, stabilitas harga pangan harus tetap dijaga demi melindungi daya beli masyarakat.
Ia mengakui bahwa kondisi global, termasuk dinamika geopolitik dan tekanan sektor energi, membuat kebijakan ini sulit dihindari. Meski begitu, pemerintah dinilai tetap perlu menyampaikan informasi secara transparan agar tidak menimbulkan keresahan.
“Penjelasan terbuka terkait kondisi energi nasional sangat penting agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan ini,” katanya.
Di sisi lain, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melihat kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke kendaraan listrik. Menurutnya, kelompok masyarakat menengah atas yang selama ini menggunakan BBM dengan oktan tinggi cenderung mempertimbangkan opsi tersebut.
Namun, ia menilai peralihan ke kendaraan listrik belum sepenuhnya mudah bagi kalangan menengah. Selain harga kendaraan yang masih relatif tinggi, berkurangnya insentif pemerintah serta gangguan rantai pasok global turut memengaruhi biaya produksi kendaraan listrik.
Dengan kondisi ini, setiap kelompok masyarakat diperkirakan akan memiliki respons berbeda terhadap kenaikan harga BBM, tergantung pada kemampuan ekonomi dan akses terhadap alternatif energi.(*)
