BECKER.BIZ.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan arah pembangunan tahun 2026 dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar dalam proses evaluasi perencanaan dan penganggaran. Langkah ini dilakukan guna memastikan program pemerintah berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa evaluasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran harus dijaga agar pelaksanaan program di lapangan lebih efektif.
Ia menjelaskan, melalui evaluasi tersebut pemerintah dapat menilai sejauh mana perencanaan yang telah disusun mampu diimplementasikan secara optimal. Selain itu, hasil evaluasi juga menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan pembangunan ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 dari BPKP Perwakilan Sumbar, yang turut dihadiri para kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/4/2026).
Mahyeldi menekankan bahwa rekomendasi yang diberikan BPKP memiliki peran strategis dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan. Ia juga menilai kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPKP akan mendorong pelaksanaan program yang lebih efisien dan terarah.
Selain itu, perhatian khusus diberikan pada pengawasan program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pemulihan pascabencana dan upaya mitigasi. Hal ini mengingat Sumatera Barat merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam.
“Program pemulihan harus berjalan tepat waktu dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap proses evaluasi, Pemprov Sumbar juga menyatakan kesiapan dalam menyediakan data serta dokumen yang dibutuhkan oleh BPKP.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menegaskan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program strategis daerah melalui pengawasan yang adaptif dan kolaboratif.
Ia mengungkapkan bahwa dalam laporan semester II tahun 2025 terdapat sejumlah isu penting yang menjadi perhatian, di antaranya keberlanjutan produksi pangan, pembangunan infrastruktur pendukung distribusi, serta penguatan cadangan pangan guna menjaga stabilitas harga.
Menurut Arif, secara umum capaian pembangunan di Sumatera Barat menunjukkan tren positif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, ia menilai perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan agar hasil pembangunan semakin optimal.
Kegiatan ini juga dihadiri jajaran BPKP, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.(*)
