DPRD Babel Fasilitasi Sengketa Warga Desa Nangka dan PT BPP, Didit Sri Gusjaya Minta Akses Kebun Segera Dicarikan Solusi

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (11/6/2026). BAN...

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (11/6/2026).

BANGKA BELITUNG, Becker.Biz.Id — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, turun tangan memfasilitasi penyelesaian sengketa antara warga Desa Nangka dengan PT BPP terkait penutupan akses jalan menuju kebun masyarakat. Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (11/6/2026).

RDP menghadirkan perwakilan warga Desa Nangka dan manajemen PT BPP guna mencari jalan keluar atas polemik penutupan akses yang selama ini digunakan masyarakat untuk menuju lahan perkebunan mereka.

Dalam forum tersebut, Didit Sri Gusjaya mempertanyakan alasan penutupan jalan yang menurut keterangan warga telah digunakan sejak tahun 2013 tanpa menimbulkan persoalan.

Ia menilai perlu ada penjelasan yang komprehensif mengingat akses tersebut telah menjadi jalur utama aktivitas masyarakat selama lebih dari satu dekade.

"Jalan itu sudah digunakan masyarakat sejak tahun 2013. Sementara perusahaan mulai beroperasi pada 2025. Selama bertahun-tahun masyarakat memanfaatkan akses tersebut tanpa kendala. Karena itu perlu dijelaskan secara terbuka mengapa sekarang jalan tersebut ditutup," ujar Didit.

Menurut warga, penutupan akses berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi mereka. Jalan tersebut selama ini menjadi jalur utama menuju kebun untuk mengangkut hasil panen serta menunjang berbagai aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, pihak PT BPP menjelaskan bahwa lahan yang menjadi lokasi jalan tersebut merupakan aset perusahaan yang diperoleh melalui proses pengambilalihan dari perusahaan sebelumnya, yakni GCM.

Menanggapi penjelasan tersebut, Ketua DPRD menegaskan bahwa setiap klaim kepemilikan harus didukung dengan dokumen dan dasar hukum yang jelas agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara objektif.

"Apabila memang terdapat dasar hukum mengenai kepemilikan lahan tersebut, tentu harus ditunjukkan secara terbuka. Penyelesaian persoalan seperti ini harus didasarkan pada data dan aturan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan klaim sepihak," tegasnya.

Didit juga mengimbau seluruh pihak agar menahan diri dan mengedepankan dialog sehingga persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Ia berharap penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah dengan tetap memperhatikan hak masyarakat sekaligus menjaga iklim investasi di Kabupaten Bangka Selatan.

Dalam kesempatan itu, Didit mengingatkan pentingnya hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Menurutnya, PT BPP sebagai perusahaan pengolahan kelapa sawit sangat bergantung pada pasokan tandan buah segar dari petani setempat sehingga kemitraan yang baik dengan masyarakat harus terus dijaga.

"Warga pada dasarnya mendukung keberadaan investasi. Yang mereka harapkan adalah hak-hak masyarakat, termasuk akses yang selama ini digunakan, tetap dihormati. Karena itu kami mendorong agar persoalan ini diselesaikan secara musyawarah dan penuh kekeluargaan," katanya.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen terus mengawal proses penyelesaian sengketa tersebut hingga tercapai solusi yang adil bagi seluruh pihak, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keberlangsungan investasi di daerah.  (*/Dyl )