 |
| Penyerahan dokumen KUA-PPAS 2027 tersebut menjadi langkah awal pembahasan arah kebijakan fiskal daerah yang difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, serta peningkatan ketahanan pangan di Sumatera Barat. |
Padang, Becker.Biz.Id — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumatera Barat dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026).
Penyerahan dokumen KUA-PPAS 2027 tersebut menjadi langkah awal pembahasan arah kebijakan fiskal daerah yang difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, serta peningkatan ketahanan pangan di Sumatera Barat.
Dalam pidatonya, Mahyeldi mengungkapkan penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi daerah. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2025 tercatat sebesar 3,37 persen, mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
Menurutnya, perlambatan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi global dan nasional yang belum stabil, ditambah dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas produksi, distribusi, hingga mobilitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
Meski demikian, Mahyeldi menegaskan sejumlah indikator pembangunan sosial menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Selain itu, Gini Rasio membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27 atau tetap berada di atas rata-rata nasional.
"Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga," ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan tema pembangunan Sumatera Barat tahun 2027 mengusung "Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan." Tema tersebut akan diwujudkan melalui percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Mahyeldi menegaskan seluruh kebijakan anggaran disusun dengan prinsip money follows program, sehingga belanja daerah benar-benar diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat mitigasi serta pemulihan pascabencana.
"Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh," tegasnya.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Sementara itu, belanja daerah akan diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, pengembangan sektor pariwisata, serta percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga akan terus mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, hingga pengembangan ekonomi hijau sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Secara fiskal, rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah diperkirakan mencapai Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, APBD Sumbar 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Menutup penyampaiannya, Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Sumbar dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
"Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat," tutupnya.(*/Dyl )
