 |
| Dalam sambutannya, Zulmaeta menyampaikan bahwa kunjungan tim monitoring KPK menjadi kesempatan penting bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk melakukan evaluasi |
Payakumbuh, Becker.Biz.Id – Pemerintah Kota Payakumbuh terus memperkuat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen membangun birokrasi yang berintegritas. Langkah tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan Monitoring Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi (Berani Berantas Korupsi) yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, itu merupakan bagian dari agenda strategis KPK RI untuk mengevaluasi penerapan indikator antikorupsi di daerah sekaligus memperkuat sinergi pencegahan korupsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Zulmaeta menyampaikan bahwa kunjungan tim monitoring KPK menjadi kesempatan penting bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk melakukan evaluasi sekaligus penyempurnaan terhadap berbagai program pencegahan korupsi yang telah dijalankan.
Menurutnya, predikat Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang diterima Payakumbuh pada 9 Desember 2024 bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
"Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar, gratifikasi, maupun bentuk penyimpangan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan," tegasnya.
Ia menambahkan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sebagai bentuk penguatan pelayanan, Pemko Payakumbuh terus mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan potensi terjadinya pungutan liar dalam proses pelayanan.
Di sektor pengawasan internal, Inspektorat Daerah terus diperkuat melalui pelaksanaan audit, pemeriksaan khusus, investigasi, hingga probity audit terhadap berbagai program strategis pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi melalui berbagai kanal pengaduan, seperti Posko Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistle Blowing System (WBS), serta layanan SP4N-LAPOR!.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, memaparkan perkembangan implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang menjadi fokus evaluasi tim KPK RI.
Ia menjelaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan enam aspek utama, yakni capaian kinerja pemerintah daerah, penguatan fungsi pengawasan, kepatuhan serta inovasi pelayanan publik, internalisasi budaya kerja dan nilai antikorupsi, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan korupsi, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai antikorupsi.
Rida juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil mencatat hasil positif pada Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 dengan memperoleh skor 76,55, melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 73,32.
"Hasil SPI ini menjadi pijakan bagi kami dalam menyusun langkah-langkah perbaikan yang difokuskan pada penguatan sistem pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang," ujarnya.
Kegiatan monitoring tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian, Direktur RSUD Adnaan WD, serta Direktur Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.
Melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, Pemerintah Kota Payakumbuh berharap mampu mempertahankan budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya tersebut diharapkan bermuara pada meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh.(*/Dyl )
