 |
| Salahsatu peristiwa penggerebekan pengguna narkoba di Padang |
Padang, Becker.Biz.Id — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat memperkirakan sekitar 63 ribu warga di provinsi ini terindikasi menyalahgunakan narkoba. Mayoritas pengguna pertama kali mengenal barang haram tersebut melalui lingkungan pergaulan saat berusia 15 hingga 24 tahun.
Data tersebut disampaikan Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri unsur aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan di Padang, Selasa (4/8/2026).
Menurut Toton, secara nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,73 persen menjadi 2,11 persen atau setara sekitar 4,15 juta jiwa. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa ancaman narkotika masih terus berkembang, termasuk di Sumatera Barat.
Selain tingginya estimasi jumlah penyalahguna, BNNP juga mengungkap adanya indikasi aktivitas produksi narkotika di Sumatera Barat. Sebelumnya, daerah ini lebih dikenal sebagai jalur perlintasan peredaran narkoba.
"Selama ini Sumatera Barat dianggap hanya menjadi daerah perlintasan. Namun kini terdapat indikasi narkoba juga diproduksi di daerah ini," ungkap Toton.
Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 berhasil mengungkap berbagai kasus narkotika dengan barang bukti hampir satu ton ganja, lebih dari 42 kilogram sabu, serta ratusan butir pil ekstasi.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Wedy Mahadi, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi yang dilakukan bersama berbagai instansi dalam upaya memutus jaringan peredaran narkotika.
Di sisi lain, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sumbar, Achmad Dailimy, menyebut jalur masuk narkotika dari arah Riau dan Jambi masih menjadi perhatian karena jaringan peredarannya terus berkembang dan memerlukan pengawasan berkelanjutan.
Selain persoalan narkoba, forum tersebut juga memaparkan hasil skrining terhadap sekitar 12 ribu peserta didik baru tingkat SMA di Sumatera Barat. Dari hasil tersebut, sekitar 21 persen siswa mengaku pernah mengalami kekerasan.
Temuan itu dinilai menjadi dasar perlunya pendampingan melalui guru bimbingan dan konseling, tenaga kesehatan, serta lembaga terkait agar dampak kekerasan terhadap peserta didik dapat diminimalkan sejak dini.
Forum juga membahas sejumlah persoalan sosial lainnya, seperti perjudian daring dan isu LGBT. Pembahasan difokuskan pada upaya pencegahan, edukasi, rehabilitasi, serta penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menekan berbagai persoalan sosial tersebut. (erd)
