BECKER.BIZ.ID — Dugaan perilaku tidak pantas yang dilakukan seorang guru di salah satu SMP negeri di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, menjadi sorotan publik setelah percakapan pribadinya dengan seorang siswi beredar luas di media sosial.
Konten berupa tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram Instagram @tentangblora.id. Dalam unggahan itu, terlihat seorang guru laki-laki berinisial P diduga mengirimkan pesan kepada siswi sejak November 2025.
Isi percakapan tersebut memicu keprihatinan karena mengandung kata-kata yang dinilai tidak pantas untuk hubungan antara guru dan murid. Oknum guru tersebut juga disebut beberapa kali mengajak siswi untuk bertemu secara langsung tanpa melibatkan teman lain, serta menggunakan ungkapan personal yang tidak semestinya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Nuril Huda, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait kasus tersebut. Ia menegaskan, dinas akan segera mengambil langkah dengan memanggil yang bersangkutan guna dilakukan klarifikasi.
“Yang bersangkutan akan kami panggil untuk dimintai keterangan. Prosesnya tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan menjunjung asas praduga tak bersalah,” ujarnya saat ditemui, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, pihak dinas saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Nuril juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dan profesionalitas tenaga pendidik, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital. Ia menilai isi percakapan yang beredar memang tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang guru.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Blora, Achlif Nugroho Widi Utomo, menyatakan akan segera memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
“Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pihak sekolah akan kami undang untuk membahas persoalan ini,” katanya.
Kasus ini kini masih dalam proses penanganan oleh pihak berwenang. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perilaku yang melanggar etika.(*)
