 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Erlindawati. |
Payakumbuh, Becker.Biz.Id - Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan kran awal yang sangat strategis. Dokumen ini menjadi fondasi utama dalam menentukan arah dan kualitas APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027.
Tegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Erlindawati, usai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 oleh Pemerintah Kota Payakumbuh di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin (27/07/2026).
Erlindawati menegaskan bahwa lembaga legislatif siap mengawal dan membedah dokumen KUA-PPAS secara mendalam. Langkah ini krusial demi memastikan arah kebijakan fiskal daerah benar-benar linear dengan kebutuhan riil masyarakat dan skala prioritas pembangunan.
"DPRD memikul tanggung jawab moral dan politis untuk membedah setiap detail kebijakan dalam KUA-PPAS. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi warga serta menopang pembangunan Payakumbuh secara berkelanjutan," tegas Erlindawati.
Guna mencapai target tersebut, DPRD bakal menelaah seluruh detail program, target indikator, hingga alokasi anggaran secara presisi agar selaras dengan kapasitas keuangan daerah.
Menurutnya, fungsi penganggaran (budgeting) DPRD tidak sebatas menyeimbangkan angka pendapatan dan belanja. Lebih jauh dari itu, pengawasan dilakukan untuk menjamin efektivitas program terhadap peningkatan kesejahteraan publik.
"Fokus utama kami bukan sekadar seberapa besar angka anggarannya, melainkan seberapa jauh anggaran tersebut mampu melahirkan daya ubah dan dampak langsung yang dirasakan masyarakat," tambah Srikandi DPRD tersebut.
Ia merinci, pembahasan mendatang akan menukik pada sejumlah sektor krusial, meliputi, penguatan layanan pendidikan dan akses kesehatan berkualitas. Stimulus ekonomi rakyat melalui optimalisasi UMKM dan
pembangunan sarana prasarana yang merata serta pembenahan reformasi birokrasi.
Tak hanya itu, DPRD Payakumbuh juga akan menguji rasionalitas target indikator makro yang disodorkan Pemko, mulai dari laju pertumbuhan ekonomi, penekanan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga pemerataan rasio gini.
"Target pembangunan tidak boleh sekadar megah di atas kertas. Semuanya harus terukur, realistis berdasarkan kondisi riil daerah, serta ditopang kemampuan fiskal yang memadai agar eksekusinya optimal," lugasnya.
Menutup keterangannya, Erlindawati menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang solid antara DPRD dan Pemerintah Kota. Ia menjamin seluruh rangkaian pembahasan KUA-PPAS 2027 akan dilangsungkan secara objektif, transparan, dan berpihak utuh pada kepentingan publik.
"Kami berharap proses pembahasan ini melahirkan kesepakatan terbaik. Kesepakatan yang menjadi pijakan kokoh bagi terwujudnya APBD 2027 yang efektif, akuntabel, serta mampu mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh," pungkasnya. (nura)
