 |
| Kondisi Pasarraya Padang sebagai pasar terbesar di kota Padang sepi pengunjung |
Jakarta, Becker.biz.id – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi di sejumlah sektor industri menjadi ancaman baru bagi perekonomian Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan para pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga mulai membayangi kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi rumah tangga.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengingatkan bahwa apabila penciptaan lapangan kerja tidak segera membaik, semakin banyak masyarakat kelas menengah yang berisiko turun menjadi kelompok rentan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Josua, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Ketika masyarakat kehilangan pekerjaan atau pendapatannya menurun, belanja rumah tangga ikut menyusut. Akibatnya, pelaku usaha, mulai dari pedagang pasar hingga UMKM, akan ikut merasakan penurunan omzet.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan kondisi yang perlu menjadi perhatian. Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, sekitar 9,48 juta orang tidak lagi berada dalam kelompok kelas menengah dalam kurun lima tahun terakhir. Sebagian bergeser menjadi kelompok rentan yang lebih mudah terdampak gejolak ekonomi.
Fenomena tersebut mulai terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga kini lebih berhati-hati mengatur pengeluaran. Belanja pakaian, elektronik, hingga kebutuhan tersier mulai dikurangi. Sebaliknya, masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan biaya pendidikan anak.
Di sisi lain, para pedagang kecil juga mulai merasakan dampaknya. Pembeli datang ke pasar, tetapi jumlah belanja cenderung lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini membuat perputaran uang di tingkat bawah menjadi lebih lambat.
Josua Pardede menilai, berbagai stimulus pemerintah memang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek. Namun, solusi yang lebih penting adalah memperluas lapangan kerja dan mendorong investasi agar tercipta pekerjaan yang berkelanjutan. Tanpa peningkatan pendapatan masyarakat, bantuan hanya akan menjadi penyangga sementara, bukan menyelesaikan akar persoalan ekonomi.
Selain itu, berbagai lembaga internasional juga mengingatkan bahwa kualitas lapangan kerja di Indonesia masih menjadi tantangan. Penurunan upah riil dan terbatasnya pekerjaan yang berkualitas dapat memperbesar tekanan terhadap kelompok kelas menengah apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Bagi masyarakat, situasi ini menjadi pengingat pentingnya mengelola keuangan secara lebih bijak, memperkuat dana darurat, dan mencari peluang tambahan pendapatan. Sementara bagi pemerintah, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor UMKM, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dinilai menjadi langkah penting agar daya beli masyarakat tidak terus melemah. (lili)
