 |
| Pertemuan Pemkab Limapuluh Kota dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Selasa (21/7/2026). |
JAKARTA, Becker.Biz.Id—Langkah progresif ditempuh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam menggerakkan ekonomi hijau berbasis kedaulatan lingkungan. Dalam pertemuannya dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Selasa (21/7/2026), Pemkab Limapuluh Kota berkomitmen menjemput dan membuka keran akses pendanaan hijau bagi masyarakat yang aktif mengelola hutan dan lingkungan secara lestari.
Delegasi Kabupaten Limapuluh Kota dipimpin langsung oleh Bupati Safni didampingi Staf Ahli Bupati Yulia Masna, Kepala Dinas PUPR Orlanda, serta Kepala Dinas LHPKP Nopriyadi Syukri. Rombongan diterima hangat oleh Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, di Ruang Rapat BPDLH Jakarta.
Pertemuan strategis ini mengurai serangkaian agenda krusial penekan emisi karbon, mulai dari sektor kehutanan, energi terbarukan, pengelolaan sampah terpadu, hingga pengembangan ekonomi sirkular.
Fokus utama perundingan ini bermuara pada penciptaan skema pembiayaan nyata yang dapat dinikmati langsung oleh rakyat Limapuluh Kota. Instrumen pembiayaan yang disiapkan meliputi Blended Finance Model (BFM), layanan dana masyarakat, hingga fasilitas dana bergulir untuk pengelolaan sampah terpadu dan ekonomi sirkular.
Bupati Safni menegaskan bahwa kelompok-kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah produktif di wilayahnya membutuhkan suntikan modal hijau secara berkelanjutan.
"Akses pembiayaan hijau ini harus hadir dan benar-benar menyentuh akar ekonomi masyarakat. Merekalah garda terdepan sekaligus penggerak utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup," tegas Safni Sikumbang.
Ia menambahkan, pembiayaan ini akan difokuskan untuk memperkuat unit usaha hutan rakyat, komoditas hasil hutan bukan kayu, potensi ekowisata, hingga pengelolaan sampah daerah yang berdaya guna.
Menanggapi komitmen Pemkab Limapuluh Kota, Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menyambut positif dan membuka ruang sinergi seluas-luasnya untuk mengalirkan dana hijau yang dihimpun dari berbagai lembaga donor internasional.
Guna memastikan informasi bantuan tersebut sampai ke tingkat tapak, Joko menitipkan pesan khusus kepada jajaran Pemkab Limapuluh Kota untuk aktif melakukan pemantauan dan diseminasi informasi.
"Kami titip pesan kepada Pak Bupati agar jajarannya rajin memantau kanal informasi BPDLH, lalu menyebarluaskannya kepada kelompok masyarakat pengelola hutan dan lingkungan di daerah," ujar Joko Tri Haryanto.
Selain sektor kehutanan, sinergi ini juga mematangkan rencana aksi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Limapuluh Kota. Langkah ini dirancang sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis pengolahan sampah modern.
Menutup pertemuan tersebut, Bupati Safni menegaskan pentingnya penyatuan visi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga pendana nasional demi mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
"Pembangunan berkelanjutan dan peningkatan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring. Dengan dukungan pendanaan dari BPDLH, kita melangkah mantap menjaga bumi sekaligus menyejahterakan rakyat," pungkas Safni. (*/Dyl )
