 |
| Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengoptimalkan pemanfaatan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) |
Padang,Becker.Biz.Id—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengoptimalkan pemanfaatan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, menggerakkan kembali perekonomian masyarakat, serta memperkuat upaya mitigasi bencana.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta para kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak.
Mahyeldi menegaskan, tambahan dana TKD menjadi salah satu instrumen strategis dalam mempercepat pemulihan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana. Untuk itu, seluruh pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan program agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat.
Menurutnya, setiap daerah perlu menyusun perencanaan yang matang, menentukan skala prioritas, serta mendokumentasikan seluruh tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi melalui publikasi capaian pembangunan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kementerian Dalam Negeri melalui Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah, Fernando Siagian, menyampaikan bahwa seluruh tambahan dana TKD bagi daerah terdampak bencana telah disalurkan sejak April 2026. Pemerintah daerah diharapkan segera merealisasikan anggaran tersebut sesuai peruntukannya, yakni untuk rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan mitigasi bencana.
Fernando juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino. Menurutnya, penanganan bencana harus dilakukan secara terencana sehingga tidak hanya bersifat responsif ketika bencana terjadi.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pemantauan Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar termasuk tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia. Ia juga menyebut rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen dan sebagian besar lahan telah kembali memasuki masa tanam.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan dana TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk daerah terdampak bencana. Dari total tersebut, Sumatera Barat memperoleh sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan pada periode Februari hingga April 2026. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumbar menerima alokasi sebesar Rp534 miliar yang dikelola oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar berada pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya. Dana tersebut diharapkan segera dimanfaatkan agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*/Dyl )
