 |
| Anggota DPRD Kota Medan Binsar Simarmata mendorong penguatan permodalan bagi 498 ribu UMKM terdampak bencana di Sumatera agar dapat kembali berproduksi dan bangkit secara ekonomi secara berkelanjutan. (Foto: Sembiring) |
Medan, Becker.biz.id — Pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pascabencana dinilai tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan awal. Selain memperbaiki tempat usaha dan aset yang rusak, pelaku usaha juga membutuhkan dukungan permodalan agar dapat kembali berproduksi dan memperoleh pendapatan.
Anggota DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, mengapresiasi langkah Kementerian UMKM yang menyiapkan program rehabilitasi ekonomi secara bertahap hingga tahun 2028. Program tersebut disiapkan untuk mempercepat pemulihan UMKM yang terdampak bencana di sejumlah daerah.
Berdasarkan data Kementerian UMKM, sebanyak lebih dari 498 ribu UMKM di 50 kabupaten/kota dan 4.310 desa terdampak bencana. Jumlah itu terdiri dari sekitar 285 ribu UMKM di Aceh, 117 ribu UMKM di Sumatera Utara, dan 95 ribu UMKM di Sumatera Barat.
"Pemerintah telah mengambil langkah yang tepat dengan menyiapkan pemulihan ekonomi secara bertahap. Dampak bencana tidak berhenti setelah bantuan awal diberikan karena pelaku usaha masih harus memulihkan stok barang, peralatan produksi, arus kas, hingga pasar," kata Binsar, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, keberhasilan pemulihan ekonomi tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari kemampuan pelaku usaha untuk kembali menjalankan aktivitas ekonominya secara normal.
Ia menilai akses permodalan menjadi salah satu faktor penting dalam proses pemulihan. Sebab, banyak pelaku usaha yang telah membuka kembali tempat usahanya, namun belum memiliki modal kerja yang cukup untuk membeli bahan baku maupun menghidupkan kembali proses produksi.
"Tanpa dukungan modal kerja, usaha mungkin bisa berdiri kembali secara fisik, tetapi belum tentu pulih secara ekonomi," ujarnya.
Khusus di Sumatera Utara, Binsar mendorong pemerintah menghadirkan skema pembiayaan yang mudah diakses bagi sekitar 117 ribu UMKM terdampak. Dukungan tersebut dapat berupa kemudahan akses modal kerja, restrukturisasi pembiayaan bagi pelaku usaha yang memiliki pinjaman berjalan, hingga subsidi atau penjaminan pembiayaan bagi UMKM yang kehilangan aset akibat bencana.
Sementara itu, Kementerian UMKM menyiapkan anggaran rehabilitasi ekonomi lebih dari Rp618 miliar pada 2026, Rp622 miliar pada 2027, dan Rp21 miliar pada 2028. Pemerintah juga menargetkan proses pengusulan dan verifikasi calon penerima bantuan melalui SAPA UMKM selesai paling lambat 14 September 2026.
Selain program rehabilitasi ekonomi, Klinik UMKM Bangkit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan terus dioptimalkan untuk memberikan pendampingan usaha serta pemutakhiran Data Tunggal UMKM.
Binsar berharap program yang dijalankan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi mampu mendorong UMKM kembali berproduksi, meningkatkan omzet, menyerap tenaga kerja, dan memperoleh akses pembiayaan yang berkelanjutan.
"Keberhasilan pemulihan harus terlihat dari bangkitnya aktivitas usaha masyarakat dan meningkatnya kemampuan UMKM untuk berkembang kembali setelah terdampak bencana," katanya. ( Sembiring)
