BECKER.BIZ.ID – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG, melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (7/1/25) untuk meningkatkan kolaborasi antar instansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar dan anggaran digunakan dengan optimal.
Syukriah mengingatkan pentingnya pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik, untuk dilakukan lebih awal.
Ia menjelaskan bahwa dengan memulai pencairan anggaran di awal tahun, proses pembangunan akan berjalan lebih cepat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan menghindari pemborosan yang bisa terjadi jika pencairan dilakukan di akhir tahun anggaran.
"Memanfaatkan anggaran dengan baik dan tepat waktu sangat penting. Dengan demikian, kita dapat memberikan dampak nyata pada perekonomian masyarakat dan memaksimalkan hasil pembangunan," ujarnya saat membuka diskusi dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, dan anggota lainnya.
Syukriah juga menambahkan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden Indonesia untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, guna memastikan dana yang ditransfer dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.
Syukriah mengungkapkan potensi besar Sumatera Barat dalam sektor ekspor yang belum sepenuhnya dikelola dengan baik, terutama dalam komoditas perkebunan dan pertanian.
Ia berharap dengan memanfaatkan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai salah satu pelabuhan utama, Sumatera Barat dapat memiliki eksportir lokal yang kuat, serta memenuhi permintaan dari negara-negara Afrika yang membutuhkan bahan pangan dan hasil perkebunan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya pemahaman dan koordinasi antar seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. "Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait sangat diperlukan agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan dengan tepat untuk kemajuan daerah," katanya.(*Rcd)
