 |
| Pemprov Bangka Belitung Perkuat 11 Program Pengendalian Inflasi, Gubernur Hidayat Arsani Tekankan Sinergi Daerah |
Pangkalpinang, Becker.biz.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan menyepakati 11 program prioritas yang akan dijalankan secara terpadu bersama pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat sepanjang 2026.
Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Kota Pangkalpinang.
Pertemuan strategis itu dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Babel Fery Afriyanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rifki Ismail, unsur Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah, serta para kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel Rommy Sariu Tamawiwy beserta sejumlah bupati dan wali kota mengikuti rapat secara virtual.
Dalam arahannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.
"Kita perlu berkolaborasi untuk mengendalikan laju inflasi. Semua sektor harus bergerak bersama agar harga tetap stabil dan ketahanan pangan di Bangka Belitung semakin kuat," ujar Hidayat Arsani.
Ia menilai koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, aparat keamanan, hingga pelaku usaha menjadi kunci dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat gangguan pasokan, distribusi maupun faktor musiman.
Berdasarkan laporan perkembangan inflasi yang disampaikan dalam rapat, kondisi inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga pertengahan 2026 masih berada pada level yang aman dan terkendali. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai tindak lanjut, seluruh pemerintah daerah di Bangka Belitung menyepakati implementasi 11 program prioritas pengendalian inflasi. Program tersebut meliputi pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah, diversifikasi pangan, business matching komoditas pangan, pengembangan Early Warning System (EWS), perluasan asuransi pertanian, penguatan sarana pascapanen, kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, hilirisasi sektor pangan, penguatan evaluasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta pelaporan aktivitas perekonomian melalui sistem Babel Ecository.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rifki Ismail menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga inflasi tetap berada pada sasaran nasional. Menurutnya, upaya penguatan produksi pangan, kelancaran distribusi, dan pemantauan harga secara berkala perlu terus dilakukan agar gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemprov Bangka Belitung optimistis stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga, ketahanan pangan semakin kuat, serta iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. (def)
